https://www.jejakkasusindonesia.id
MEMPAWAH_KALBAR– Bobroknya sistem pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait disinyalir menjadi akar suburnya praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Mempawah. Gerah karena ruang gerak mereka terus diperas oleh kongkalikong spekulan dan premanisme, Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah akhirnya mengambil langkah ekstrem dengan mengepung Gedung DPRD Kabupaten Mempawah hari ini, Rabu (3/6/2026).
Aksi massa yang sarat dengan ketegangan ini dipimpin langsung oleh Umar Faruq Noer selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dan Idris sebagai Koordinator Aksi. Mereka hadir membawa bukti-bukti nyata kebobrokan di lapangan, memaksa Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin A, S.P., M.P., untuk pasang badan, membuka ruang rapat kerja, dan menuntut ketegasan sikap.
Sopir Menjerit: "Solar Itu Ada, Tapi Sengaja Dilenyapkan!"
Di dalam ruang rapat yang memanas, Koordinator Lapangan Umar Faruq Noer dengan lantang membongkar rekayasa kelangkaan solar yang selama ini menyiksa para sopir angkutan logistik. Menurutnya, kelangkaan yang terjadi bukanlah karena kehabisan stok dari pertamina, melainkan akibat dari lumpuhnya fungsi pengawasan.
"Masyarakat menyampaikan solar subsidi itu sebenarnya ada dan tidak langka! Masalahnya, barangnya hilang dan lenyap karena didistribusikan secara menyimpang melalui penimbunan dan aksi para pelangsir!" kecam Umar Faruq Noer dengan nada keras.
Kondisi tersebut dipertegas oleh kesaksian sinis dari Koordinator Aksi, Idris. Ia membeberkan fakta mengerikan di mana para sopir kerap dijadikan sapi perahan melalui aksi pemerasan dan pungutan liar (pungli) oleh oknum preman di area SPBU. Lebih miris lagi, terdapat pembiaran terhadap kasat matanya "mobil hantu"—armada pengantre misterius milik pengepul yang parkir berbulan-bulan di pinggir jalan tanpa pernah tersentuh tindakan hukum.
DPRD Terdesak, Berita Acara Perang Melawan Mafia Resmi Diteken!
Tak berkutik menghadapi hantaman bukti dan tuntutan keras dari Aliansi Sopir, Ketua DPRD Mempawah Safruddin A, S.P., M.P. langsung mengambil tindakan progresif dengan menerbitkan Berita Acara Rapat Kerja Nomor: 900.1.1.3./ /DPRD/2026.
Berdasarkan bukti otentik dari dokumen IMG_9831.jpg dan IMG_9833.jpg, berikut 10 poin tuntutan krusial yang kini resmi menjadi komitmen hitam di atas putih:
Bongkar Kejahatan Distribusi: Menegaskan bahwa solar subsidi aman dan tidak langka jika disalurkan dengan benar tanpa penimbunan dan pelangsir.
Sikat Habis Pungli: Melawan total aksi pemerasan dan pungli oleh oknum lapangan yang merugikan masyarakat.
Gusur Pengepul Abadi: Menindak tegas pengantri tetap yang sengaja menetap untuk menimbun atau mengepul solar.
Evaluasi Total: Meminta DPRD segera menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya.
Bersihkan Bahu Jalan: Mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengecek dan menindak mobil-mobil yang parkir berbulan-bulan di pinggir jalan sekitar SPBU.
Jaminan Hukum Sopir: Meminta kepastian tindakan ke depan jika masih ada pihak SPBU yang nekat melayani pelangsir dan membiarkan pungli.
Audit Kuota Nelayan: Memeriksa kebenaran dan ketepatan sasaran kuota solar untuk nelayan di wilayah Kuala dan Bakau Besar Laut.
Warning Tertulis Masif: Memerintahkan pihak kepolisian untuk segera membuat pengumuman resmi dan menempelnya di setiap SPBU.
Operasi Pembersihan Aparat & Preman: Meminta aparat kepolisian bergerak tanpa kompromi menindak preman, operator nozel nakal, hingga para pengepul.
Sidak Kilat Mulai Besok: Memastikan bahwa besok Dinas Perhubungan (Dishub) terkait wajib melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU.
Ultimatum: "Jika APH Melempem, Massa Lebih Besar Akan Turun!"
Penandatanganan berita acara berstempel basah oleh Ketua DPRD Safruddin A, S.P., M.P. menjadi tamparan keras bagi fungsi pengawasan APH yang selama ini dinilai pasif. Dokumen ini menjadi bukti legal bahwa ada pembiaran pelanggaran hukum di area SPBU Mempawah.
Umar Faruq Noer dan Idris memberikan peringatan pamungkas. Mereka menegaskan bahwa aliansi akan mengawal ketat janji sidak Dishub esok hari serta pergerakan kepolisian dalam membersihkan premanisme dan operator nakal. Jika komitmen tertulis ini kembali mandul di lapangan akibat lemahnya penegakan hukum, Aliansi Sopir berjanji akan menggalang massa yang jauh lebih besar untuk melumpuhkan total aktivitas jalanan di Kabupaten Mempawah!
Jurnalis: Nuryo Sutomo
Publish : Redaksi https://www.jejakkasusindonesia.id
Social Header