https://www.jejakkasusindonesia.id
Mempawah_Kalbar — Dua penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Dalam Negeri justru menuai sorotan dari kalangan aktivis di Kabupaten Mempawah. Di tengah apresiasi atas capaian pemerintah daerah, kritik tajam muncul karena kondisi masyarakat dinilai masih jauh dari kata sejahtera.
Ketua Umum HMI Cabang Mempawah, Abdul Rohman atau yang akrab disapa Eko Daeng, menilai penghargaan tersebut tidak boleh dijadikan tolak ukur mutlak keberhasilan pemerintah. Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang hingga kini dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
“Penghargaan itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai menutupi realitas di lapangan. Masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi, harga kebutuhan pokok yang tinggi, persoalan tenaga kerja, hingga konflik lahan yang belum terselesaikan,” tegas Eko Daeng.
Ia menilai pemerintah daerah terlalu sibuk mengejar pengakuan administratif, sementara persoalan riil masyarakat masih belum mendapatkan penyelesaian yang serius.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya trofi atau penghargaan yang diterima. Pemerintah, kata dia, seharusnya lebih fokus memastikan kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat secara nyata.
“Kalau daerah dianggap berhasil, maka masyarakat juga harus merasakan keberhasilannya. Jangan sampai penghargaan hanya dirasakan di level elite, sementara rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.
Eko Daeng juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan kondisi buruh di Kalimantan Barat yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius. Ia menyebut masih banyak pekerja sektor informal yang belum mendapatkan perlindungan layak dan kepastian kesejahteraan.
Selain itu, ia meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik dan tidak alergi terhadap suara masyarakat sipil.
“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan rakyat, bukan hanya tampil saat menerima penghargaan. Kritik itu bagian dari kontrol agar pembangunan tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, penghargaan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk bekerja lebih baik, bukan dijadikan alat pencitraan politik.
“Kita tentu mendukung setiap prestasi daerah. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat kecil,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima dua penghargaan tingkat regional dari Kementerian Dalam Negeri dalam kategori pengendalian inflasi daerah dan pembiayaan kreatif pada ajang penghargaan pemerintah daerah se-Kalimantan tahun 2026.
Sumber : Ketua Umum HMI Cabang Mempawah Abdul Rohman
Penulis : Tim Red
Editor : Nuryo Sutomo
Publish : https://www.jejakkasusindonesia.id
Social Header