Mempawah, Kalimantan Barat — 16 November 2026
JEJAK KASUS INDONESIA — Dugaan aktivitas pengambilan material tanah uruk di luar titik koordinat wilayah perizinan SIPB kini menjadi perhatian serius dalam investigasi Jejak Kasus Indonesia (JKI).
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada persoalan siapa pemilik lahan dan siapa yang melakukan pengambilan material. Lebih jauh, publik berhak mengetahui siapa pemegang izin, siapa pengendali kegiatan, siapa yang memberikan fasilitas, siapa yang membiayai, serta siapa saja yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut apabila memang ditemukan adanya pelanggaran.
Dua badan usaha, PT Geotekindo dan CV Anugerah Bangkam, menjadi fokus utama penelusuran JKI. Sementara itu, Ilyas Duri, yang sebelumnya mengaku sebagai pemilik lahan sekaligus pengelola SIPB tanah uruk, juga dimintai penjelasan oleh redaksi.
PT GEOTEKINDO: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGAMBILAN MATERIAL?
PT Geotekindo menjadi salah satu pihak yang disorot dalam penelusuran dugaan pengambilan material tanah uruk yang diduga berada di luar titik koordinat wilayah perizinan.
Redaksi telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada manajemen PT Geotekindo melalui Pak Haris.
Permintaan klarifikasi tersebut mencakup kesesuaian lokasi kegiatan dengan peta koordinat izin tambang, legalitas sumber material, serta tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan operasional.
Setelah konfirmasi awal dikirim dan belum memperoleh jawaban, redaksi kembali menyampaikan konfirmasi terakhir dengan batas waktu maksimal dua jam sejak pesan diterima.
Dokumentasi terakhir menunjukkan pesan telah tersampaikan, tetapi belum menunjukkan status dibaca. Hingga dokumentasi tersebut dibuat, redaksi belum menerima jawaban.
Pertanyaan JKI sederhana tetapi mendasar:
Dari mana material tanah uruk tersebut diperoleh? Siapa yang memberikan kewenangan pengambilan? Apakah lokasi pengambilan benar-benar berada dalam wilayah yang diizinkan?
Pertanyaan ini harus dijawab dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan.
CV ANUGERAH BANGKAM: BUKA DOKUMEN SIPB DAN BATAS KOORDINAT!
CV Anugerah Bangkam turut menjadi fokus investigasi karena disebut berkaitan dengan SIPB tanah uruk yang sedang ditelusuri.
JKI mendorong perusahaan tersebut memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan, luas wilayah, batas koordinat, serta hubungan kegiatan pengambilan material dengan PT Geotekindo.
Jangan sampai terdapat ketidakjelasan mengenai siapa pemegang izin dan siapa yang menjalankan kegiatan di lapangan.
Apabila kegiatan pengambilan material dilakukan oleh pihak lain, perlu dipastikan apa dasar hubungan kerja sama, kewenangan, dan kesesuaian kegiatannya dengan ketentuan perizinan.
ILYAS DURI: JANGAN HANYA MENGAKU, TUNJUKKAN DASAR LEGALITAS!
Ilyas Duri sebelumnya mengaku sebagai pemilik lahan sekaligus pengelola SIPB untuk kegiatan penambangan tanah uruk.
Atas dasar itu, JKI telah mengirimkan permintaan klarifikasi mengenai kepemilikan lahan, status pengelolaan SIPB, serta dugaan ketidaksesuaian titik lokasi pengambilan material dengan hasil plotting koordinat.
Redaksi meminta penjelasan yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi.
JKI ingin memastikan apakah pengakuan kepemilikan lahan, kedudukan sebagai pengelola, dan status pemegang SIPB merupakan tiga hal yang berada pada pihak yang sama atau memiliki hubungan hukum berbeda.
SIAPA PUN DI BELAKANG KEGIATAN INI HARUS DITELUSURI!
Inilah bagian yang tidak boleh diabaikan oleh aparat penegak hukum.
Investigasi tidak boleh hanya berhenti pada perusahaan yang terlihat di lapangan.
Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak lain, aparat harus menelusuri seluruh mata rantai kegiatan, termasuk:
1. Pemegang SIPB dan pihak yang bertanggung jawab atas perizinan.
2. Pengendali operasional serta pelaksana pengambilan material.
3. Pemodal dan pihak yang membiayai kegiatan.
4. Pihak yang menyediakan fasilitas, alat berat, transportasi, maupun distribusi material.
5. Pihak yang diduga memfasilitasi atau memperoleh keuntungan.
6. Apabila ditemukan indikasi, pejabat pemerintahan, pejabat strategis, elite politik, atau pihak berkepentingan yang diduga menyalahgunakan kewenangan.
Tidak boleh ada pihak yang luput dari pemeriksaan hanya karena memiliki jabatan, kekuatan modal, koneksi, ataupun pengaruh tertentu.
Namun, setiap dugaan keterlibatan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti yang sah. Tidak boleh ada seseorang yang dituduh hanya berdasarkan spekulasi.
APARAT PENEGAK HUKUM: JANGAN HANYA MEMERIKSA YANG DI LAPANGAN, TELUSURI SIAPA PENGENDALINYA!
JKI mendesak Polda Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, serta instansi teknis terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini sesuai kewenangan masing-masing.
Dinas ESDM Kalimantan Barat dan Inspektur Tambang didorong segera melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen SIPB, peta koordinat, serta titik aktual pengambilan material.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat harus menindaklanjutinya melalui proses hukum yang profesional dan transparan.
Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan pekerja atau pelaksana lapangan apabila bukti menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki tanggung jawab lebih besar.
Telusuri aliran keuntungan, hubungan kerja sama, kewenangan, dan pihak yang mengambil keputusan.
Jika ditemukan keterlibatan pejabat, pemegang kekuasaan, elite politik, ataupun pihak yang memiliki kepentingan khusus, proses hukum harus tetap berjalan tanpa perlakuan istimewa.
TIDAK ADA YANG KEBAL HUKUM!
JKI menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang.
Masyarakat kecil tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang berhadapan dengan hukum, sementara mereka yang memiliki kekuatan modal dan jabatan justru tidak tersentuh pemeriksaan.
Jika PT Geotekindo, CV Anugerah Bangkam, Ilyas Duri, ataupun pihak lain terbukti melakukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan.
Tidak peduli jabatan, kedudukan, koneksi, maupun latar belakangnya.
Jika terbukti melanggar, tindak tegas tanpa pandang bulu!
NEGARA JANGAN KALAH OLEH KEPENTINGAN PERTAMBANGAN!
Sumber daya alam bukan milik segelintir pihak untuk dimanfaatkan tanpa kepatuhan terhadap hukum dan perizinan.
Publik berhak mengetahui apakah kegiatan penambangan tersebut benar-benar sesuai ketentuan atau justru terdapat persoalan yang harus diusut.
JKI akan terus menelusuri dokumen perizinan, kesesuaian koordinat, hubungan operasional kedua perusahaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PT Geotekindo, CV Anugerah Bangkam, Ilyas Duri, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
JANGAN ADA YANG DILINDUNGI. JANGAN ADA YANG DIKEBALKAN. SIAPA PUN YANG TERBUKTI MELANGGAR, HARUS BERTANGGUNG JAWAB DI HADAPAN HUKUM!
Jurnalis: Nuryo Sutomo | Editor: Redaksi
JEJAK KASUS INDONESIA
Independen Mengungkap Fakta


Social Header