Singkawang, Kalimantan Barat — 9 November 2026
JEJAK KASUS INDONESIA | INVESTIGASI
HAMPIR RP3 MILIAR UANG RAKYAT DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN, TETAPI KONDISI FISIK YANG DIDOKUMENTASIKAN TIM JKI JUSTru MEMUNCULKAN PERTANYAAN SERIUS!
Proyek Peningkatan Jalan Cu Jong Hin (Kong Miu), Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan nilai kontrak Rp2.939.894.000 kini menjadi sorotan tajam Jejak Kasus Indonesia (JKI).
Dokumentasi lapangan bertanggal 31 Oktober 2026 memperlihatkan retakan pada bagian tepi aspal dan lubang pada badan jalan. Kondisi tersebut patut mendapatkan pemeriksaan teknis, bukan sekadar dianggap sebagai persoalan kecil yang selesai dengan menutup lubang.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah kualitas hasil pekerjaan sudah benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak?
PUPR SUDAH MERESPONS, TETAPI JKI TIDAK AKAN BERHENTI PADA JANJI!
Tim JKI telah menyampaikan dokumentasi temuan lapangan kepada salah seorang pejabat PUPR Kota Singkawang melalui komunikasi WhatsApp pada 31 Oktober 2026.
Pihak yang dikonfirmasi memberikan respons:
“Makasi info nye.. Akan sy instruksikan ke PJ nye segera menutup lobang core dan perbaikan pinggir aspal.”
Respons tersebut menunjukkan bahwa laporan kondisi jalan telah diterima dan pihak yang dikonfirmasi menyatakan akan menginstruksikan penanggung jawab pekerjaan melakukan perbaikan.
Namun, bagi JKI, persoalan tidak berhenti pada rencana menutup lubang dan memperbaiki pinggir aspal.
Menutup lubang bukan berarti seluruh persoalan mutu pekerjaan otomatis selesai!
Retakan tepi aspal harus diperiksa penyebabnya. Lubang bekas core harus ditangani sesuai prosedur teknis. Kualitas konstruksi juga harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen pengujian.
Jangan sampai pekerjaan hanya terlihat rapi setelah ditambal, sementara persoalan kualitas yang sebenarnya tidak pernah dijawab.
RP2,93 MILIAR BUKAN ANGKA KECIL! SIAPA YANG MENJAMIN MUTUNYA?
Papan informasi proyek yang didokumentasikan tim JKI mencantumkan:
- Pekerjaan: Peningkatan Jalan Cu Jong Hin (Kong Miu).
- Nomor kontrak: 000.3.3/14/SPK/OL/FS/BM/2026.
- Tanggal kontrak: 10 Juni 2026.
- Nilai kontrak: Rp2.939.894.000.
- Sumber dana: APBD Kota Singkawang.
- Pelaksana: CV Rara Jaya.
- Konsultan pengawas: CV Raffan Design.
- Waktu pelaksanaan: 120 hari kalender.
Dengan nilai kontrak hampir Rp3 miliar, masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas, aman, dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Kontraktor harus dapat menjelaskan pelaksanaan pekerjaan. Konsultan pengawas harus dapat menunjukkan hasil pengawasan sesuai lingkup tanggung jawabnya. Dinas PUPR juga perlu memastikan pekerjaan memenuhi persyaratan kontrak.
Jangan sampai ketika muncul persoalan, masyarakat hanya mendapatkan jawaban bahwa pekerjaan akan ditambal, sementara pertanyaan tentang kualitas konstruksinya tidak dijawab.
ENAM PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB PUPR!
JKI meminta Dinas PUPR Kota Singkawang memberikan penjelasan terbuka:
1. Apakah ketebalan lapisan aspal sudah sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak?
2. Apakah hasil pengujian kepadatan dan mutu material tersedia?
3. Apa penyebab retakan yang terlihat pada bagian pinggir aspal?
4. Bagaimana prosedur penanganan lubang bekas core agar hasilnya tidak sekadar tambalan sementara?
5. Apakah konsultan pengawas telah mencatat dan melaporkan kondisi tersebut?
6. Apakah pekerjaan telah memasuki masa pemeliharaan atau sudah melalui proses serah terima?
Pertanyaan ini bukan untuk mencari kesalahan tanpa dasar. Ini merupakan tuntutan transparansi atas pekerjaan yang menggunakan anggaran masyarakat.
KONTRAKTOR DAN KONSULTAN PENGAWAS JANGAN LEPAS TANGGUNG JAWAB!
CV Rara Jaya selaku pelaksana dan CV Raffan Design selaku konsultan pengawas perlu memberikan penjelasan kepada publik.
Apa hasil pemeriksaan terhadap retakan dan lubang tersebut? Apakah sudah dilakukan evaluasi teknis? Apakah perbaikan akan mencakup pemeriksaan bagian yang berpotensi mengalami masalah, bukan hanya titik yang terlihat dalam foto?
JKI membuka ruang klarifikasi kepada kedua perusahaan. Dokumen pengujian, laporan pengawasan, serta bukti tindak lanjut akan menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
JKI DORONG LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENEGAK HUKUM BERTINDAK!
Jejak Kasus Indonesia mendorong lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Cu Jong Hin (Kong Miu), Kota Singkawang.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak, spesifikasi teknis, ketentuan pengadaan, maupun peraturan perundang-undangan, JKI mendesak agar temuan tersebut segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan profesional.
Jika terbukti terdapat pelanggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pemeriksaan jangan hanya berhenti pada perbaikan fisik. Aspek administrasi, kualitas konstruksi, penggunaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban kontrak juga perlu diperiksa sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
JANGAN BIARKAN UANG RAKYAT HANYA DIPERTANGGUNGJAWABKAN MELALUI TAMBAL SULAM ASPAL!
Setiap rupiah anggaran publik harus menghasilkan pekerjaan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
JKI AKAN TERUS MENGAWAL!
Jejak Kasus Indonesia menegaskan akan terus menelusuri tindak lanjut laporan ini, mencocokkan kondisi lapangan dengan dokumen kontrak, meminta keterangan pihak terkait, serta memantau hasil perbaikan.
JKI membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi Dinas PUPR Kota Singkawang, CV Rara Jaya, CV Raffan Design, dan seluruh pihak terkait.
Jika pekerjaan memang telah sesuai standar, tunjukkan bukti teknisnya kepada publik. Jika ditemukan kekurangan, jelaskan bagaimana tanggung jawab dan perbaikannya dilaksanakan.
JIKA DITEMUKAN PELANGGARAN, JANGAN BERHENTI PADA TEGURAN DAN TAMBAL SULAM. PERIKSA, USUT SESUAI KEWENANGAN, DAN TINDAK TEGAS PIHAK YANG TERBUKTI MELANGGAR HUKUM!
Jurnalis: Nuryo Sutomo | Editor: Redaksi Jejak Kasus Indonesia
Social Header