BREAKING NEWS | INVESTIGASI JEJAK KASUS INDONESIA
Mempawah, Kalimantan Barat — 11 November 2026
Proyek Pembangunan Penyediaan Air Baku Pelabuhan Kijing dan Sekitarnya di Desa Sungai Duri II, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan serius.
Proyek yang menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.342.799.000 tersebut hingga November 2026 masih menyisakan persoalan besar. Infrastruktur yang dibangun belum dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pembangunannya.
Empat tahun berlalu sejak kontrak pekerjaan ditandatangani pada 19 April 2022. Namun, manfaat nyata dari pembangunan tersebut masih menjadi pertanyaan publik.
LAPORAN SUDAH DISAMPAIKAN, MANA TINDAK LANJUTNYA?
Persoalan ini bukan sekadar menjadi pembicaraan masyarakat.
Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Kalimantan Barat sebelumnya telah menyampaikan laporan pengaduan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat pada 20 Oktober 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan permasalahan pembangunan penyediaan air baku Pelabuhan Kijing yang dinilai belum memberikan manfaat sesuai tujuan awal.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media pada Oktober 2026, GNPK RI Kalbar juga meminta agar dilakukan penyelidikan serta audit investigatif terhadap pekerjaan tersebut.
Namun, hingga 11 November 2026, belum terdapat perkembangan penanganan yang dapat dipastikan dan dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: sampai kapan masyarakat harus menunggu kejelasan atas penggunaan anggaran negara bernilai belasan miliar rupiah tersebut?
PENJELASAN BWS KALIMANTAN I JUGA HARUS DIUJI SECARA TERBUKA
Sebelumnya, PPK Air Baku BWS Kalimantan I Pontianak, Jeffy Jhony Polii, memberikan penjelasan bahwa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BWSK I telah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2022.
Sementara itu, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebagai tahapan lanjutan disebut belum terlaksana.
Penjelasan tersebut tentu perlu ditempatkan secara proporsional. Akan tetapi, publik tetap berhak memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai kondisi fisik pekerjaan, penyelesaian kontrak, proses serah terima, serta alasan infrastruktur tersebut belum dapat dimanfaatkan.
Apabila pekerjaan telah dinyatakan selesai, bagaimana hasil pemeriksaan teknisnya? Apakah seluruh item pekerjaan telah sesuai kontrak dan spesifikasi?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan.
JKI: JANGAN BIARKAN PENGADUAN MASYARAKAT BERHENTI TANPA KEJELASAN
Jejak Kasus Indonesia memandang bahwa penggunaan anggaran negara harus disertai pertanggungjawaban yang transparan.
Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun menghakimi pihak tertentu. Namun, tidak adanya perkembangan penanganan yang diketahui publik setelah laporan disampaikan patut menjadi perhatian serius.
JKI meminta Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat memberikan penjelasan mengenai status pengaduan yang telah disampaikan PW GNPK RI Kalbar.
Kami juga mendorong lembaga audit dan pengawasan yang memiliki kewenangan untuk memberikan perhatian terhadap persoalan ini, termasuk melakukan pemeriksaan sesuai prosedur apabila ditemukan dasar yang memadai.
Jangan sampai persoalan infrastruktur bernilai Rp19,34 miliar hanya menyisakan bangunan tanpa kejelasan manfaat, sementara masyarakat terus menunggu pertanggungjawaban.
EMPAT PERTANYAAN YANG MENUNGGU JAWABAN
1. Apakah seluruh pekerjaan telah selesai 100 persen dan diserahterimakan sesuai ketentuan kontrak?
2. Bagaimana hasil pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap pekerjaan senilai Rp19,34 miliar tersebut?
3. Bagaimana perkembangan laporan pengaduan GNPK RI Kalbar di Ditreskrimsus Polda Kalbar?
4. Siapa yang bertanggung jawab memastikan infrastruktur tersebut dapat berfungsi dan memberikan manfaat sesuai peruntukannya?
Jejak Kasus Indonesia menegaskan akan terus mengawal persoalan ini melalui pemberitaan berkelanjutan.
Kami membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi BWS Kalimantan I, Polda Kalimantan Barat, lembaga pemeriksa, kontraktor pelaksana, serta seluruh pihak terkait.
UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN. MASYARAKAT BERHAK MENGETAHUI HASILNYA.
Jejak Kasus Indonesia
Independen Mengungkap Fakta
Jurnalis: Nuryo Sutomo | Editor: Redaksi Jejak Kasus Indonesia
Social Header