Bengkayang, Kalimantan Barat — 6 November 2026
JEJAK KASUS INDONESIA | INVESTIGASI
Persidangan sengketa lahan di Desa Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, kembali menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Pemeriksaan saksi yang dihadirkan pihak penggugat, Megawati, mendapat sorotan dari kuasa hukum Tergugat II, Erick Pasaribu.
Dalam wawancara bersama Jejak Kasus Indonesia, Erick mengungkapkan bahwa sejumlah keterangan saksi yang diperiksa dinilainya belum mampu menjelaskan secara mendalam pokok persoalan sengketa tanah tersebut.
SAKSI DUKCAPIL DIPERTANYAKAN KAPASITASNYA
Salah satu yang menjadi sorotan adalah saksi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Menurut Erick, saksi tersebut dihadirkan dalam kaitannya dengan persoalan akta kematian yang menjadi bagian dari permasalahan administrasi para pihak.
Namun, ia mempertanyakan kapasitas saksi tersebut karena dinilai tidak memahami secara langsung riwayat maupun pokok sengketa lahan yang sedang diperiksa pengadilan.
Erick berpandangan, apabila keterangannya sebatas menjelaskan persoalan administrasi kependudukan, kapasitas yang bersangkutan perlu diperjelas dalam konteks pembuktian perkara.
PENERBITAN SPT DAN SHP 100 JADI PERSOALAN
Sorotan berikutnya mengarah pada keterangan kepala desa yang dihadirkan pihak penggugat.
Erick mempertanyakan dasar penerbitan Surat Pernyataan Tanah (SPT), sementara menurut penjelasannya, dokumen SHP Nomor 100 yang menjadi bagian dari persoalan disebut telah berakhir masa berlakunya.
Ia juga mempersoalkan pembatalan surat pernyataan penggarap yang kemudian berkaitan dengan penerbitan SPT.
Menurut Erick, terdapat ketentuan peraturan pemerintah yang perlu diuji untuk memastikan apakah proses administrasi pertanahan tersebut telah sesuai prosedur.
Persoalan ini penting karena menyangkut keabsahan proses administrasi yang berkaitan dengan objek sengketa.
MENGAPA OBJEK SENGKETA BERUBAH?
Hal lain yang menjadi perhatian kuasa hukum Tergugat II adalah perubahan penyebutan objek sengketa.
Erick menyampaikan bahwa pada awalnya persoalan disebut berkaitan dengan lima bidang HGU, termasuk SHP 100. Namun, berdasarkan pemeriksaan dan keterangan yang muncul dalam persidangan, ia mempertanyakan mengapa kemudian disebut menjadi dua persil.
Ia juga mempertanyakan alasan hanya kliennya yang dimasukkan sebagai pihak tergugat, sementara menurut keterangannya terdapat penggarap lain yang juga berkaitan dengan objek tanah tersebut.
GANTI RUGI TANAMAN TUMBUH DAN KETERANGAN SOAL WARGA
Dalam persidangan, menurut Erick, muncul pula pertanyaan mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak penggugat.
Keterangan mengenai tanaman tumbuh menjadi salah satu hal yang dipertanyakan. Erick juga menyoroti keterangan mengenai Sugianto dan Lho Lhim phin yang disebut berkaitan dengan tanaman di lokasi sengketa.
Selain itu, muncul keterangan dari pihak yang mewakili penggugat mengenai dugaan intervensi warga atau penggarap.
Erik mempertanyakan mengapa warga yang disebut berkaitan dengan persoalan tersebut tidak seluruhnya dilibatkan dalam perkara.
Seluruh keterangan tersebut masih merupakan pandangan dan penilaian kuasa hukum Tergugat II yang perlu diuji bersama bukti-bukti persidangan.
JKI DORONG PERSIDANGAN BERJALAN OBJEKTIF
Jejak Kasus Indonesia memandang bahwa perkara sengketa tanah bukan sekadar persoalan dokumen, melainkan juga menyangkut riwayat penguasaan, kepastian administrasi pertanahan, serta hak-hak pihak yang berkepentingan.
Majelis hakim diharapkan memeriksa seluruh alat bukti dan keterangan para pihak secara cermat, objektif, serta berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan hanya karena keterbatasan akses, kekuatan ekonomi, ataupun kedudukan sosial.
Agenda persidangan berikutnya dijadwalkan pada 19 November 2026, sebagaimana disampaikan Erik kepada Jejak Kasus Indonesia.
JKI akan terus mengawal perkara ini dan membuka ruang konfirmasi kepada Megawati selaku penggugat, pihak tergugat lainnya, pemerintah desa, Dukcapil, BPN, serta Pengadilan Negeri Bengkayang.
Hukum harus berdiri di atas fakta dan alat bukti, bukan asumsi maupun kepentingan pihak tertentu.
Jurnalis: Nuryo Sutomo | Editor: Redaksi
JEJAK KASUS INDONESIA
Independen Mengungkap Fakta
Social Header