Mempawah, Kalimantan Barat — 7 November 2026
JEJAK KASUS INDONESIA | INVESTIGASI
Proyek pembangunan Air Baku Pelabuhan Kijing dengan alokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.342.799.000 atau sekitar Rp19,34 miliar kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, proyek yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan penyediaan air bersih tersebut diduga hingga kini belum berfungsi sebagaimana tujuan pembangunannya. Di sisi lain, keluhan masyarakat mengenai kesulitan memperoleh air bersih masih mencuat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara, hasil pekerjaan, serta manfaat pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat.
ANDI KAMARUDDIN DESAK KEJAGUNG SEGERA TURUN KE LAPANGAN
Menanggapi persoalan tersebut, Andi Kamaruddin meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera turun ke lapangan untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek Air Baku Pelabuhan Kijing.
Menurut arah sorotan yang disampaikan, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek, penggunaan anggaran, hasil pekerjaan, serta pemanfaatan fasilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi selesainya pembangunan secara administratif. Kondisi fisik pekerjaan dan keberfungsian fasilitas juga harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Andi Kamaruddin mendorong agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi proyek di lapangan.
WARGA MASIH KESULITAN AIR BERSIH
Sorotan terhadap proyek ini semakin serius setelah seorang warga setempat berinisial J menyampaikan keluhan mengenai kesulitan memperoleh air bersih.
Menurut keterangan J, kebutuhan air bersih masyarakat masih menjadi persoalan, sementara fasilitas penyediaan air yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan tersebut disebut belum berfungsi.
Keluhan ini menjadi perhatian penting. Sebab, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara semestinya memberikan manfaat nyata sesuai tujuan dan peruntukannya.
Masyarakat tentu berhak mempertanyakan mengapa kebutuhan air bersih masih menjadi persoalan, sementara proyek bernilai belasan miliar rupiah telah dialokasikan untuk pembangunan fasilitas air baku.
ASPEK HUKUM: JANGAN SAMPAI ADA PENYIMPANGAN YANG LOLOS DARI PEMERIKSAAN
Dalam persoalan ini, sejumlah ketentuan hukum patut menjadi perhatian aparat berwenang.
Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
Kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Ketentuan ini relevan untuk menelusuri kepatuhan pelaksanaan pengadaan dan tanggung jawab penyedia.
Ketiga, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi dasar penegakan hukum apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, serta unsur lain yang dipersyaratkan undang-undang.
Perlu ditegaskan, belum berfungsinya suatu proyek tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
KEJAGUNG RI DIMINTA JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN
Jejak Kasus Indonesia mendorong Kejaksaan Agung RI untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Pemeriksaan lapangan diperlukan guna memastikan kondisi sebenarnya dari proyek, termasuk kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, realisasi pembayaran, spesifikasi teknis, kondisi bangunan dan instalasi, serta kesiapan operasional.
Instansi teknis, pihak pelaksana, PPK, dan pengelola proyek juga perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Pihak-pihak terkait tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas persoalan yang menjadi sorotan pemberitaan ini.
UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN, KEBUTUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT JANGAN DIABAIKAN!
Rp19,34 miliar bukan nilai anggaran yang kecil. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan, bagaimana hasil pekerjaannya, dan apakah fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan manfaat sebagaimana tujuan awalnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah dan aparat penegak hukum.
Apakah Kejaksaan Agung RI akan segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya?
Jejak Kasus Indonesia akan terus mengawal persoalan ini berdasarkan fakta, konfirmasi, dan perkembangan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jurnalis: Nuryo Sutomo | Editor: Redaksi Jejak Kasus Indonesia
Social Header