MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT — 13 Oktober 2026
JEJAK KASUS INDONESIA — Miris! Di tengah perjuangan atlet Kabupaten Mempawah mempersiapkan diri mengharumkan nama daerah, muncul sorotan mengenai minimnya perhatian terhadap kebutuhan mereka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab KONI dan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam pembinaan olahraga.
Kabar mengenai atlet yang mengonsumsi pisang dan ubi di tengah kegiatan latihan menjadi perhatian publik. Namun, persoalan sesungguhnya bukan terletak pada jenis makanan tersebut, melainkan apakah kebutuhan gizi, fasilitas latihan, dan kesejahteraan atlet telah dipenuhi secara layak.
Jangan sampai atlet dituntut membawa pulang medali, sementara kebutuhan mereka selama menjalani latihan justru terabaikan!
JKI juga menyoroti keberadaan pengurus baru KONI Kabupaten Mempawah. Masyarakat dan para atlet tentu berharap kepengurusan baru mampu membawa perubahan nyata, memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan transparansi anggaran, serta memastikan program pembinaan berjalan secara adil dan berkelanjutan. Pengurus baru tidak boleh hanya berganti nama dan jabatan, tetapi harus hadir menjawab kebutuhan atlet, pelatih, dan cabang olahraga.
JKI mempertanyakan besaran anggaran pembinaan olahraga Kabupaten Mempawah tahun 2025–2026, termasuk dana hibah KONI, alokasi konsumsi, fasilitas latihan, serta realisasi anggaran yang benar-benar dirasakan atlet.
KONI dan Pemkab Mempawah harus berani membuka data! Ke mana anggaran pembinaan dialokasikan, dan sejauh mana manfaatnya sampai kepada para atlet?
DPRD Kabupaten Mempawah juga didorong tidak tinggal diam. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar menjadi formalitas dalam pembahasan anggaran.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian penggunaan dana, Inspektorat perlu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Jangan hanya hadir saat atlet berdiri di podium kemenangan! Hadirlah ketika mereka berkeringat, berlatih, dan membutuhkan dukungan!
JKI mengajak masyarakat mengawal transparansi pembinaan olahraga. Anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, dan para atlet berhak mendapatkan dukungan yang layak.
Hingga naskah ini disusun, rincian resmi anggaran dan realisasi pembinaan olahraga tahun 2025–2026 belum diperoleh JKI. Karena itu, belum dapat disimpulkan adanya penyimpangan dana.
Atlet berjuang demi nama daerah. Sekarang saatnya pengurus baru KONI, Pemkab, dan DPRD membuktikan tanggung jawab mereka!
Jurnalis: Nuryo Sutomo
JEJAK KASUS INDONESIA
Independen Mengungkap Fakta.
Social Header