PARIGI MOUTONG — Suasana di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ogomolos, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, kembali memanas. Warga dan para petani dari wilayah Ongka Malino melayangkan protes keras menyoroti ketidakwajaran penundaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di SPBU Kode 74.943.05, Jumat (11/09/2026).
Protes tersebut mencuat lantaran stok Biosolar dari Depot Pertamina dilaporkan telah tersedia di lokasi sejak hari ini. Namun, pihak pengelola belum juga melakukan penyaluran, yang kemudian memicu pertanyaan tajam dari masyarakat setempat.
pengawas SPBU Ogomolos, Rifky Lihaw, turut menjadi sorotan dan mengakui dirinya berada dalam posisi yang serba salah serta dilematis. Rifky menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan penuh dan hanya berpedoman serta menjalankan instruksi berdasarkan keterangan dari Pimpinan Lapangan SPBU Ogomolos, Farid Pundanga, untuk menunda penyaluran Biosolar.
Pihak manajemen sebelumnya berdalih bahwa penjualan Biosolar baru akan dibuka keesokan harinya, Sabtu, 12 September 2026, dikarenakan antrean pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite yang sangat padat dan membludak di lokasi.
Kendati demikian, alasan tersebut ditolak mentah-mentah oleh warga dan petani. Mereka menilai penundaan itu tidak masuk akal karena proses penyaluran 8.000 liter Biosolar secara normal hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Para petani menegaskan bahwa penundaan ini sangat merugikan aktivitas pertanian mereka, yang terhambat hanya karena ketidakpastian pasokan bahan bakar yang stoknya sebetulnya sudah tersedia.
Pihak warga juga berharap agar proses penyaluran nantinya dilakukan secara transparan. Warga ingin memastikan bahwa biosolar yang tersedia benar-benar sampai ke tangan masyarakat, tidak hanya tertahan di tingkat depot atau distributor saja.
Masyarakat dan petani khususnya dari Kecamatan Ongka Malino mendesak agar stok yang sudah tersedia dapat disalurkan hari ini juga tanpa harus menunda hingga keesokan paginya. Mereka menilai penjelasan pihak pengelola belum memuaskan dan meminta agar pengelola SPBU segera mengambil langkah taktis.
Sampai saat ini, masyarakat masih menunggu kejelasan mengenai kapan biosolar akan mulai disalurkan secara merata. Keterbatasan informasi membuat warga semakin bertanya-tanya, mengapa stok yang sudah ada tidak bisa langsung didistribusikan.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mewajibkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan asas berimbang (cover both sides), pihak redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi manajemen SPBU Ogomolos—termasuk Farid Pundanga dan Rifky Lihaw—untuk memberikan klarifikasi resmi lanjutan terkait polemik penyaluran BBM ini.
Masyarakat berharap pihak PT Pertamina (Persero) serta instansi berwenang dapat segera turun tangan meninjau tata kelola pelayanan di SPBU Ogomolos agar distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan transparan, adil, dan tidak merugikan masyarakat, khususnya para petani dan nelayan.
Red*** (M Ronaldi)
Social Header