https://www.jejakkasusindonesia.id
Mempawah_Kalbar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mempawah menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan Bupati Mempawah terkait pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mempawah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2022 tersebut mengatur bahwa setiap Wakil Ketua DPRD menerima tunjangan sebesar Rp13 juta per bulan, sementara 32 anggota DPRD masing-masing memperoleh Rp12 juta per bulan. Jika diakumulasikan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah mencapai lebih dari Rp410 juta setiap bulan atau sekitar Rp4,9 miliar per tahun.
Berdasarkan perhitungan, sepanjang Januari hingga April 2026 saja, total anggaran yang telah dialokasikan untuk tunjangan perumahan DPRD diperkirakan mencapai sekitar Rp1,64 miliar. Nilai tersebut dinilai cukup besar di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Wakil Sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Mempawah, Nazrul Hidayah, menilai kebijakan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kurang mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.
“Di saat masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, seperti mahalnya harga pupuk, tingginya biaya pendidikan, serta infrastruktur yang belum memadai, kebijakan ini justru terkesan memprioritaskan kepentingan segelintir elite,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi bagi petani dan nelayan.
HMI Cabang Mempawah juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk segera melakukan evaluasi terhadap Perbup Nomor 6 Tahun 2022 tersebut. Mereka menilai pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan anggaran daerah.
Selain itu, HMI memperingatkan bahwa apabila kebijakan tersebut tetap dipertahankan tanpa adanya evaluasi, maka berpotensi memicu kekecewaan publik yang lebih luas.
HMI Cabang Mempawah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat serta sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.
Jurnalis : Nuryo Sutomo
Editor : Notis
Social Header