https://www.jejakkasusindonesia.id
Mempawah, Senin 30 November 2026, Ketidakjelasan terkait rencana pembangunan rumah dinas atau pendopo Bupati Mempawah kembali menuai kritik keras. Hingga saat ini, pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan sikap tegas dan transparan terhadap kelanjutan proyek yang sejak awal telah mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua DEMA STAI Mempawah, Sufiadi, secara lantang mengecam sikap pemerintah yang dinilai seolah mengabaikan aspirasi publik. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
Ini bukan lagi soal belum ada keputusan, tapi soal ketidakseriusan pemerintah dalam menghargai suara masyarakat. Sampai hari ini, tidak ada kejelasan apakah proyek ini dilanjutkan, dihentikan, atau sengaja didiamkan untuk meredam situasi. Ini adalah bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Sufiadi.
Menurutnya, sikap diam pemerintah justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Ia menilai ada indikasi pemerintah berupaya menghindari tanggung jawab atas janji yang pernah disampaikan saat gelombang aksi penolakan berlangsung.
“Jangan sampai publik menilai pemerintah bermain di dua kaki di depan massa menyatakan siap menghentikan, tetapi di belakang justru membuka peluang untuk melanjutkan. Ini mencederai kepercayaan rakyat,” lanjutnya.
Sufiadi juga menyoroti persoalan prioritas anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat. Di tengah berbagai persoalan mendasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik, pembangunan pendopo dinilai sebagai kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi riil rakyat.
“Ketika masyarakat masih berjuang dengan kebutuhan dasar, pemerintah justru sibuk dengan proyek yang tidak mendesak. Ini menunjukkan kegagalan dalam menentukan skala prioritas,” kritiknya.
Lebih lanjut, DEMA STAI Mempawah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Mahasiswa Mempawah akan tetap berdiri di garis perjuangan untuk mengawal kasus ini sampai selesai. Jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan mahasiswa mempawah untuk kepentingan tertentu, kami tegaskan itu bukan bagian dari barisan mahasiswa Mempawah. Jangan gunakan nama mahasiswa mempawah sebagai alat kepentingan,” tegas Sufiadi.
DEMA STAI Mempawah juga mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan penjelasan resmi secara terbuka kepada publik. Ketidakpastian yang terus berlarut dinilai hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh kepastian. Pemerintah harus segera mengambil sikap dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mempawah untuk turut hadir dalam kegiatan audiensi bersama pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada, Rabu, 1 April 2026. Pukul 09.00 WIB. Kantor Bupati Mempawah
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dalam audiensi ini, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mengawal keterbukaan informasi publik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” tutupnya.
(P" Nuryo Sutomo)
Social Header