https://www.jejakkasusindonesia.id
Mempawah 31 Maret 2026, Koordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Masyarakat Bersatu, Muslim, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah untuk hadir dalam audiensi terbuka yang akan digelar guna menuntut kejelasan terkait rencana pembangunan pendopo atau rumah dinas Bupati Mempawah.
Muslim menegaskan bahwa audiensi ini bersifat terbuka untuk umum. Artinya, siapa pun masyarakat yang peduli terhadap persoalan ini dipersilakan untuk ikut hadir dan menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Audiensi ini terbuka untuk semua. Kami ingin masyarakat ikut mengawal dan mendengar langsung penjelasan dari pemerintah, khususnya Bupati Mempawah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa dalam audiensi tersebut, pihaknya menginginkan kehadiran langsung Bupati Mempawah. Menurutnya, kejelasan soal pembangunan pendopo tidak cukup dijelaskan oleh perwakilan, melainkan harus disampaikan langsung oleh kepala daerah.
“Kami ingin Bupati Mempawah hadir langsung. Kami ingin mendengar penjelasan secara terbuka, bukan melalui perantara,” lanjut Muslim.
Lebih jauh, Muslim mengingatkan kembali pernyataan Bupati Mempawah pada aksi demonstrasi besar yang terjadi pada Desember lalu, saat gelombang penolakan pembangunan pendopo mencuat. Dalam kesempatan itu, bupati sempat menyampaikan agar masyarakat tidak selalu melakukan demonstrasi dan memilih jalur audiensi.
“Dulu bupati bilang, jangan sedikit-sedikit demo, coba audiensi. Nah hari ini kami buktikan, kami tempuh jalur audiensi. Ini sekaligus kami menagih komitmen beliau,” tegasnya.
Ia pun memberikan peringatan keras. Jika dalam audiensi tersebut Bupati Mempawah tidak hadir secara langsung, maka masyarakat berhak menilai sikap pemimpin daerahnya.
“Kalau sampai Bupati tidak hadir dalam audiensi ini, maka kita bisa menilai kalau bupati Mempawah adalah pembohong karna tidak bisa konsisten dengan ucapannya,” ujar Muslim.
Audiensi ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026. Pukul 09.Wib. kantor bupati Mempawah. Aliansi berharap momentum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi ujian komitmen transparansi pemerintah daerah dalam menjawab polemik pembangunan pendopo yang hingga kini terus menuai kritik.
(P" Nuryo Sutomo)
Social Header