https://www.jejakkasusindonesia.id
Mempawah — Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mempawah, Rifky, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan kejelasan yang signifikan terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang hingga kini dinilai tidak menunjukkan perkembangan terbuka di hadapan publik.
Rifky menilai, serangkaian langkah hukum yang telah dilakukan KPK justru memperkuat pertanyaan publik ketika tidak diikuti dengan kejelasan lanjutan. Penggeledahan telah dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari kantor dinas, rumah pribadi, rumah dinas, hingga pendopo resmi Gubernur Kalimantan Barat. Bahkan, anak gubernur juga telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Namun, setelah rangkaian tindakan tersebut, proses hukum terkesan diam dan tidak berbunyi.
“Kami melihat ada banyak tindakan besar yang sudah dilakukan KPK. Tapi setelah itu, publik justru dibiarkan bertanya-tanya. Ini yang membuat kasus seolah menggantung,” ujar Rifky.
Ia menegaskan bahwa kegelisahan publik bukan muncul tanpa dasar. Menurutnya, langkah penggeledahan terhadap properti kepala daerah dan pemanggilan anggota keluarga inti merupakan tindakan serius yang secara logika hukum seharusnya mengarah pada kejelasan status dan konstruksi perkara.
“Kalau penggeledahan sudah sejauh itu, bahkan sampai memeriksa anak gubernur, publik wajar bertanya: sebenarnya perkara ini ke mana arahnya?” tambahnya.
Rifky juga menyoroti kesan bahwa kasus tersebut hanya menguat pada momentum tertentu, lalu meredup tanpa penjelasan. Ia khawatir, jika dibiarkan, kasus dugaan korupsi proyek jalan Mempawah akan berubah menjadi isu tahunan yang kembali naik ke permukaan hanya ketika kepentingan politik mengemuka.
“Kami tidak ingin kasus ini sekadar muncul saat suhu politik memanas, lalu menghilang ketika situasi kembali tenang. Hukum tidak boleh tunduk pada siklus politik,” tegasnya.
Ia menolak anggapan bahwa desakan ini merupakan upaya intervensi terhadap proses hukum. Menurutnya, yang diminta hanyalah keterbukaan dan kepastian, agar publik tidak terus berspekulasi tentang adanya proses di balik layar yang bekerja secara diam-diam.
“Ketika proses hukum sunyi terlalu lama, spekulasi pasti muncul. Dan itu berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” kata Rifky.
Rifky menekankan bahwa mahasiswa dan masyarakat tidak sedang menuduh siapa pun sebagai pelaku. Namun, sebagai warga negara, publik memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan, terutama ketika menyangkut kepala daerah dan penggunaan anggaran publik.
“Yang kami tuntut sederhana: jelaskan kepada publik, apakah kasus ini masih berjalan, dikembangkan, atau justru dihentikan. Diam terlalu lama hanya akan melahirkan kecurigaan,” ujarnya.
Ia memastikan HMI Mempawah akan terus mengawal kasus ini melalui advokasi publik dan diskursus kritis agar penegakan hukum tetap berada pada jalur transparansi, independensi, dan keadilan.
“Kasus ini tidak boleh menjadi cerita berulang yang hidup-mati mengikuti kepentingan politik. Keadilan harus berjalan konsisten, bukan musiman,” pungkasnya.
(Nuryo Sutomo)
Social Header